JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menantang para pengamat lingkungan atau ahli tata kota untuk berdebat terkait betonisasi Sungai Ciliwung dan pembangunan jalan inspeksi pasca-pelebaran sungai tersebut. Menurut Basuki, pembetonan tidak dilakukan sampai dasar sungai.
"Makanya, saya bisa berdebatlah sama mereka. Sekarang saya tanya sama kamu, ini kota sudah jadi. Kalau kamu enggak mau (bangun) sheetpile (dinding turap) itu sungai yang ada di kota, berarti kamu butuh 60 meter lebarnya pakai alam," kata Basuki di Balai Kota, Senin (12/10/2015).
Basuki mengatakan, lebar Sungai Ciliwung seharusnya sekitar 20 meter-30 meter. Pendiri bangunan liar di bantaran kali menguruk Sungai Ciliwung dan lebarnya kini hanya tinggal 5 meter. Basuki mengaku bingung melihat banyak pengamat yang menentangnya ketika menggusur permukiman liar di bantaran kali.
"Saya bersihin (bangunan liar) 15 meter hasil urukan saja marah, dibilang saya melanggar HAM. Lalu, Anda mau ngotot pakai sistem yang alami? Ya mana bisa? Kalau kamu mau posisi alami, roboh enggak diinjek mobil?" kata Basuki.
Basuki mengaku telah mencoba normalisasi tanpa pembangunan sheetpile. Namun, tepi sungai tidak kuat menahan mobil-mobil yang terparkir di sana. Salah satu contoh normalisasi alami tanpa pembetonan sheetpile adalah Sungai Ciliwung di bagian Condet.
Semakin ke wilayah hulu, kata Basuki, Pemprov DKI tidak akan membangun sheetpile sehingga ia memberikan bantuan dana hibah kepada Kabupaten Bogor untuk membereskan normalisasi Ciliwung di bagian hulu.
"Makanya, kasih tahu ke dia (pengamat), saya lulusan (Jurusan) Geologi tercepat di angkatan saya. Saya lulus Geologi tidak terlalu jelek. Enggak terlalu jelek ilmu geologi saya," kata Basuki.
Komunitas Ciliwung Condet sebelumnya mengkritik betonisasi di Sungai Ciliwung. Ketua Komunitas Ciliwung Abdul Kodir mengaku pernah menggugat masalah ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan obyek surat keputusan (SK) Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Namun, gugatan mereka kalah di PTUN.
Betonisasi Sungai Ciliwung sepanjang 19 kilometer dari mulai kawasan TB Simatupang hingga Manggarai dinilai merusak ekosistem. Rencana ini juga ditentang karena dinilai bukan solusi penangkalan banjir.
Komunitas Ciliwung Condet salah satu yang menolak rencana ini. Analisis dampak lingkungan (amdal) yang tak pernah dibeberkan menjadi salah satu alasannya. Jika sasarannya penangkalan banjir, Abdul menilai pemerintah tidak tepat sasaran.
Masalah banjir, lanjutnya, ada di hulu Sungai Ciliwung di Puncak Bogor, yang telah banyak beralih fungsi.
"DAS atau daerah aliran Sungai Ciliwung sudah rusak. RTH (ruang terbuka hijau) jauh berkurang. Benerin dulu situ, RTH ditambah, dan dilindungin (tepian) yang ada. Itu di daerah hulu sudah terjadi okupasi besar-besaran," kata Abdul.
Out Of Topic Show Konversi KodeHide Konversi Kode Show EmoticonHide Emoticon